(Tulisan Jurnalistik RDK: Dari Seminar Kebudayaan Melayu 2)

Lebih Bangga Bilang Jengkol, Ketimbang Bilang Jering

Jurnalistik Selasa, 23 Februari 2010
Lebih Bangga Bilang Jengkol, Ketimbang Bilang Jering

Salah satu permasalahan yang mendapat perhatian cukup besar dalam seminar Nasional Kebudayaan Melayu adalah masalah bahasa dan sastra. Ini bisa dimaklumi karena selain aspek ini dianggap sebagai warisan budaya Melayu yang paling kaya, juga telah memberikan sumbangan cukup besar bagi pengembangan kebudayaan nasional. Hampir tak ada lagi selisih pendapat buat mengukuhkan pendapat bahwa bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional sekarang ini, berasal dari bahasa Melayu, sekalipun soal bahasa Melayu mana, apakah dari bahasa Melayu Riau, masih tetap terus dipersoalkan.


Salah seorang pembicara tentang masalah bahasa dan sastra ini, adalah Prof. Dr Kuncaranigrat, guru besar dan ahli Antropologi UI. Dalam seminar ini ia tampil sebagai pembicara pengarah, dan makalahnya disajikan dalam sidang pleno dan tidak dalam sidang kelompok.

Prof Kuncaranigrat dalam makalahnya yang berjudul “Bahasa Melayu, bahasa Nasional dan bahasa Jawa”, yang judulnya itu ia sendiri menilainya aneh, mencoba membuat lebih jelas jawaban atas pertanyaan: “Mengapa Bahasa Melayu yang milik suku bangsa minoritas dipilih sebagai bahasa nasional, sementara bahasa Jawa yang merupakan milik suku bangsa mayoritas, justru tidak”.

Sudah ada beberapa alasan yang sering dikemukakan. Misalnya bahasa Melayu itu bisa diterima dan berjalan lancar sebagai bahasa nasional karena adanya faktor solidaritas, kesetiakawanan dan sikap gotoroyong pada kaum cendekiawan Indonesia pada waktu berlangsungnya kongres pemuda 28 Oktober 1928. Namun bagi ahli Antropologi ini, jawaban demikian itu lebih cendrung bersifat jawaban politis, walupun ia pribadi melihat faktor kegotoroyongan itu memang lebih mempermudah proses penerimaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. “ Kita mudah membayangkan adanya suasana yang akrab antara sejumlah tokoh kita yang aktif dalam pergerakkan nasional, yang saling mengenal. Penuh idealisme, yang pada satu momentum phisikologi rasa kesetiakawanan mereka mencapai puncak” demikian kata Kuncaranigrat.

Alasan lain adalah karena sudah berabad-abad bahasa Melayu menjadi bahasa antara (Lingua Franca), yang dipakai sebagai bahasa perdangan, bahasa dalam berbagai pertemuan lainnya. Tetapi, secara rasio, alasan demikian belum memuaskan untuk diterima. Sebagai contoh ditunjukkan tentang bahasa Hindi yang menjadi Lingua Franca di India, namun sulit diterima menjadi bahasa nasional. Contoh yang sama bisa ditemukan di Fhilipina, Kenya, Tanzania, dan beberapa negara di pantai timur Afrika.

Prof. Kuncaranigrat sendiri, setelah mengamati masalah itu punya dugaan kuat, bahwa ada dua faktor lain yang lebih dominan dan menjadi alasan utama mengapa bahasa Melayu bisa diterima dengan mudah dan lancar sebagai bahasa nasional. Pertama, karena tidak ada rasa was-was pada warga suku bangsa lain di Indonesia akan risiko terjadinya dominasi kebudayaan dari suku bangsa mayoritas. Kedua, adalah sikap dari sejumlah cendikiawan Jawa, terutama mereka yang aktif dalam pengerakkan nasional, yang mengencam bahasanya sendiri.

Dari dua alasan utama ini, Kuncaranigrat mengakui bahwa alasan yang pertama, tentang tidak adanya rasa was-was akan dominasi kebudayaan suku bangsa mayoritas itu, masih merupakan hipotesanya yang belum pernah dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Sementara, terhadap alasan sikap sejumlah cendekiawan Jawa yang mengencam bahasanya sendiri, tampaknya ia punya alasan yang cukup kukuh, melalui pengamatan yang cukup panjang.

Bertingkat:
Dengan lebih dahulu membentangkan tentang sejarah perkembangan bahasa Melayu sebagai bahas Lingua Franca, sejak ditemukan berbagai prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu yang diperkirakan sudah ada sejak abad VII, Kuncaranigrat menunjukkan bagaimana bahasa Melayu menjadi satu bahasa yang berpengaruh dan menentukan.

Sebagai contoh menunjukkan, bagaimana orang-orang asing yang datang kekawasan Nusantara ini mempelajari bahasa Melayu. Orang Protugis misalnya, dengan maksud menyebarkan agama Katolik, menganggap penting untuk membuat kamus sebuah bahasa Melayu Italia, dimana Antoni Pigafetta yang ditugaskan untuk itu. Orang Belanda, juga kemudian menerjemahkan Kitap Injil kedalam bahasa Melayu, yang yang dilakukan oleh A.C. Ruyl tahun 1629, dan M. Leydekker 1629.

Di Indonesia sendiri kemudian, bahasa Melayu itu sudah menjadi bahasa utama yang dipakai dalam berbagai pergaulan penting. Sebagai bahasa penyebar informasi misalnya, seperti untuk surat-surat kabar. Sekitar tahun 1918, sepuluh tahun sebelum bahasa Melayu  diangkat sebagai bahasa kebangsaan, sudah ada 40 surat kabar yang memakai bahasa tersebut. Tahun 1929, meningkat sampai 200 surat kabar. Demikian halnya dengan Dewan Rakyat (Volkraad) yang dikukuhkan oleh Belanda tahun 1918, dalam sidang-sidangnya selain mengunakan bahasa Belanda, juga memakai bahasa Melayu.

Sebaliknya, di tengah perkembangan peranan bahasa Melayu yang makin merata itu, di kalangan sejumlah cendikiawan Jawa ada kecendrungan megencam bahasa bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa. Kecaman itu terutama karena bahasa Jawa dianggap terlalu bertingkat-tingkat. Bahasa Jawa yang dipakai dalam karya-karya sastra zaman kerajaan Mataram misalnya, mempunyai sistem yang sangat rumit dan tak kurang dari 9 gaya bahasa. Sistem itu, menyangkut perbedaan yang harus digunakan menurut kedudukan, pangkat, umur, serta tingkat keakraban dalam bertegur sapa.

Menurut guru besar UI itu, sejak tahun 1916 sudah ada satu gerakkan bernama Djawa Dwipo, yang dirintis oleh orang-orang Jawa yang progressif. Mereka ingin menghapus gaya bertingkat-tingkat bahasa Jawa itu dengan hanya memakai ngoko sebagai bahasa dasar. Sesudah Perang Dunia II keengganan mengunakan bahasa yang bertingkat-tingkat itu makin meluas, dan mencapai puncaknya ketika Budi Utomo didirikan tahun 1908, dimana bahasa Jawa tidak terbawa masuk kedalam organisasi itu sebagai bahasa resmi. Kebiasaan mengunakan bahasa Melayu dalam rapat-rapat organisasi dan bukannya bahasa Jawa itu, kemudian diikuti oleh organisasi lain sesudah Budi Utomo. Inilah yang kemudian mempermudah dan memperlancar proses lahirnya pengakuan bahwa bangsa Melayu layak dijadikan bahasa nasional, yang mencapai momentumnya pada 28 Oktober 1928.

Tradisi Besar :
Pembicaraan lain yang menarik untuk dicatat, adalah Dr Khaidir Anwar MA. Phd, dari Universitas Andalas (Unad) Padang. Dalam makalahnya  “Sumbangan Bahasa Melayu (Riau) Terhadap perkembangan Bahasa Indonesia”, ahli bahasa yang terkenal dengan bukunya “ Indonesia The Development and Use of a National Language” itu, antara lain mencoba menjawab keraguan yang memang masih tetap ada, apakah memang bahasa nasional yang sekarang disebut bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau.

Dr Khaidir Anwar mengakui, kalau batasan tentang bahasa Melayu itu dipakai secara ketat, tentulah bahasa Melayu itu bukan hanya bahasa Melayu Riau. Sebab bahasa Melayu formal itu juga merupakan ragam bahasa di berbagai daerah rumpun Melayu lainnya. Di Indonesia misalnya, terdapat juga di Aceh, Palembang, Kalimantan dan bukan sampai ke Halmahera. Namun jika dilihat proses perkembangannya, maka bahasa Melayu yang kemudian tiang tompang utama pembentukan dan perkembangan bahasa Indonesia memang adalah bahasa Melayu Riau.

Sebagai contoh ditunjukkan pendapat dari dua sarjana bahasa Belanda yang sudah amat dikenal yaitu Prof. A. Teeuw dan Prof. G.W.J. Drawes, yang antara lain menyebabkan bahwa bahasa Indonesia yang dikenal sekarang ini mendapat akar perkembangannya dari bahasa Melayu Balai Pustaka. Sedangkan bahasa Melayu Balai Pustaka itu sendiri, adalah bahasa Melayu Riau yang formal dan baku. “Walau Prof. Teeuw tidak mengunakan istilah bahasa Melayu Riau, melainkan bahasa Melayu Balai Pustaka, namun bahasa Melayu Balai Pustaka Itu dasarnya adalah bahasa Melayu Riau, dalam pengertian bahasa Melayu itu adalah bahasa yang banyak dikembangkan oleh guru-guru Melayu yang bertugas di Balai Pustaka” demikian Dr Khaidir Anwar.

Mengenai masalah sumbangan bahasa Melayu (Riau) terhadap perkembangan bahasa Indonesia, ahli bahasa ini punya beberapa catatan penarik. Diakuinya, kalau semua pihak sependapat bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bahasa Balai Pustaka itu menjadi asal dari Bahasa Indonesia sekarang ini, maka sumbangan yang telah diberikan oleh bahasa Melayu (Riau) itu tidaklah kecil. Malah dapat dikatakan suatu pemberian yang total (menyeluruh). Namun bagaimanapun harus dicatat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa moderen, tidaklah harus semata-mata hanya dilihat dari kelanjutan dari bahasa Melayu Balai Pustaka atau bahasa Melayu (Riau) saja. Ragam bahasa Melayu lainnya di Indonesiapun merupakan unsur penting dalam menunjang terbentuknya bahasa Indonesia yang moderen. Apalagi patut diingat bahwa bahasa Melayu (Riau) yang formal itu dulunya lebih banyak dipakai sebagai alat komunikasi untuk membicarakan hal-hal yang lebih bersifat tradisional. Bahasa yang banyak dipakai sebagai bahasa penyebar informasi dan kehidupan moderen, seperti di surat-surat kabar, justru bahasa Melayu rendah (pasrah).

Sumbangan lain bahasa Melayu terhadap bahasa Indonesia, adalah karena bahasa Melayu demikian terbuka, mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan kemajuan zaman. Bahasa Melayu tidak merasa janggal menerima pengaruh luar baik dalam kosakatanya, gramatikannya dan bahkan pada gaya serta sistem bunyinya. Kekayaan bahasa Melayu oleh pengaruh luar, apalagi berkat kedudukan strategis kerajaan Melayu di Riau dan Selat Malaka dahulu itu, kemudian dilimpahkan kepada bahasa Indonesia. Bahkan, Dr. Khaidir berani menyatakan, bahwa sebelum 28 Oktober 1928, sumbangan bahasa daerah lain terhadap bahasa Indonesia boleh dikatakan belum ada sama sekali, karena semua sumbangan bahasa daerah ini lebih dahulu sudah terserap kedalam bahasa Melayu. Sumbangan itu barulah tampak jelas sebagai sumbangan baru, justru setelah bahasa Indonesia itu lahir secara resmi.

Lalu bagaimana sumbangan bahasa Melayu (Riau) sekarang ini, setelah bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dan menyerap berbagai sumbangan langsung dari bahasa-bahasa daerah yang lainnya, dan terutama yang paling menonjol akhir-akhir ini berupa kata-kata sansekerta?

Tampaknya, menurut Dr Khaidir justru makin melemah dan makin berkurang. Baik dalam hal ungkapan, maupun dalam ketatabahasaan, atau pembendaharaan kata. Sebagai contoh ditunjukkan oleh ahli bahasa itu tentang pemakaian kata jering, untuk nama sejenis buah-buahan yang mempunyai bau khusus (pesing, menurut bahasa Melayu Riau-Rida) yang biasanya dipakai oleh orang Melayu dahulu. Kini orang-orang Melayu terpelajar misalnya lebih suka menyebutnya dengan kata jengkol, yang berasal dari bahasa Jawa. Perubahan sikap demikian ini, antara lain karena banyak orang Melayu yang cerdas dan belajar di perguruan tinggi di Jawa. Pengaruh lingkungan sosial memang sangat mudah untuk merubah pemilihan cara pembentukan bahasa, dan apalagi sekarang ini terasa jelas kaum elite sangat besar pengarunya terhadap pembentukan bahasa peradaban. Tak berbeda tampaknya dan kenyataan dahulu, dimana orang Minagkabau misalnya merasa “ lebih moderen” jika memakai bahasa Melayu dalam bahasa pergaulan dari pada memakai bahasa daerahnya. Demikian juga para cendikiawan pandai dari suku Jawa, dan lainya.

Faktor lain yang menyebabkan makin berkurangnya sumbangan bahasa Melayu itu, tentulah faktor demografi, politik serta kekuasaan. Sekarang ini, orang Melayu tetap bukan penduduk Indonesia terbesar, dan mereka tak dapat dikatakan sebagai pusat kekuasaan. Mungkin bahasa Melayu sekarang ini, “Tahu diri, lebih suka menjadi pengikut dari pada ikutan” begitu istilah Dr khaidir Anwar yang juga melihat adanya gejala meluntur pada cara kegunaan kaedah dan ungkapan bahasa Melayu di kalangan orang Melayu sendiri. Satu-satunya sumbangan yang tampak masih keras dan jadi panutan adalah masalah kejernihan bahasa Melayu dalam mengutarakan pikiran. Betapapun beragamanya penggunaan bahasa dari sudut gramatika dan gayanya, toh pikiran yang dikandungnya tetap terang benderang.

Status Politik:
Pembicaraan lain yang juga amat mengelitik adalah Ainon Muhammad, dari persatuan penerjemaahan Malaysia, satu-satunya pembicaraan tamu dari luar Indonesia. Dalam makalahnya “Bahasa Melayu dan Nasib Bangsa Melayu”, Ainon yang tampak lebih banyak bertolak dari kenyataan kehidupan bahasa dan bangsa Melayu di Malaysia itu  ingin menunjukan berbagai masalah yang kini sedang dihadapi oleh bahasa Melayu. “Yang paling penting adalah krisis ilmu yang kini sudahpun terjadi, tetapi enggan kita akui”, demikian kata Ainon sarjana lulusan Universitas Leeds, Inggris itu dibagian awal makalahnya.

Untuk menopang argumentasinya itu, Ainon menunjukan kenyataan yang ada diperguruan-perguruan tinggi di mana para mahasiswa kini bergantung semata-mata pada catatan kuliah dari pada dosennya (pensyarah). Mereka tidak berdaya upaya untuk membaca ilmu-ilmu yang tersimpan dalam perpustakaan Universitas karena ketidak mampuan berbahasa Inggris atau asing lainya. “Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kita, telah menyebabkan berlakunya proses degradasi (kemunduran) ilmu, dimana tradisi ilmu tertulis dalam perpustakaan yang berbahasa asing telah jauh pada ilmu lisan dalam bentuk kuliah dalam bahasa Melayu” kecam Ainon agak tajam.

Di malaysia, katanya, proses reformasai bahasa Melayu telah dimulai secara formal dan terancang dengan dibentuknya Dewan Bahasa dan Pustaka, tahun 1956. Tetapi ternyata dalam tiga dekade itu bahasa melayu masaih belum lagi memiliki sifat bahasa yang besar. Bahasa Melayu masih tetap kekal pada peranannya sebagai media kebudayaan ekspresif, esteris dan metafisis, dan belum menjad media ilmu dan rasio. Sebagai bahasa nasional, bahasa Melayu sampai kini tetap gagal sebagai media pembangunan ilmu, baik secara vertikal maupun horizontal, karena tidak mempunyai fungsi sentrifugal (penyerap ilmu) dan sentripental (penyebar ilmu). Bahasa Melayu baru sampai pada titik diberi status politik sebagai bahasa nasional, tetapi belum sebagai media reformasi masyarakat dan mengantikan peranan bahasa asing.

Keadaan bahasa Melayu yang masih belum mampu memainkan peranan yang demikian itu, kemudian menimbulkan pertannyaan: Apa sebenarnya yang menjadi masalah bahasa Melayu sekarangini? Apa soal ejaan yang belum kemas, atau tata bahasa yang belum mantap, atau peti istilah dan kosakatanya yang belum pernah? Lalu diagnosa apa yang patut dibuat agar kedudukan dan fungsi bahasa nasional yang demikian itu bisa segera dibalikkan dan segera memberi makna, lebih dari sekedar memenuhi semangat nasionalisme semata-mata?

Di mata sarjana wanita yang gesit ini, pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional itu, memang sudah tepat. Cuma saja untuk menjadikannya sebagai media reformasi dan memainkan peranan lebih besar, diperlukan sedikitnya dua hal. Pertama, adanya kemauan politik (political will) dan kemauan intelektual (intelectual will). Kedua, motivasi itu akan mempercepat terjadinya lintasa ilmu, dan pada gilirannya lintas ilmu akan mempercepat terjadinya upaya reformasi.
   
Sebagai contoh Ainon menunjukkan bahasa Jepang yang demikian tanggapan dan cepat menyelesaikan diri dalam proses pengembangan ilmu. Untuk memperoleh lintas ilmu misalnya, mereka menciptakan huruf Hiragama menjadi huruf Katagama sehingga unsur-unsur bahasa asing dapat diserap. Dan hasilnya, tulisan Fleming tentang penisilin dapat diterjemahkan dalam bahasa Jepang dalam waktu 10 menit saja”, ujarnya. Dan sinyalemen Ainon ini tentu tidak banyak bedanya dengan kondisi di Indonesia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, meskipun dengan kadar dan permasalahan yang barangkali berbeda. (bersambung)