Nominator Rida Award 2010

Melongok Kehidupan Warga Transmigran Di Rawa Kolang, Tapeng (4/Habis)

Jurnalistik Rabu, 08 September 2010
Melongok Kehidupan Warga Transmigran Di Rawa Kolang, Tapeng (4/Habis)
Rumah trans di Rawa Kolang-Tapteng ( Sumber :dameambarita.wordpress.com)

Lahan Trans Diperjual-belikan di Bawah Tangan, Ada Juga yang Diserobot

Lelah bertarung dengan alam, puluhan KK warga transmigran di Rawa Kolang pilih kabur dari lahan trans sejak tahun2001. Akibatnya, puluhan hektare lahan yang disediakan pemerintah, terlantar bak tak bertuan. Lucunya, meski belum berhak, konon ada sejumlah warga yang hengkang itu yang diam-diam menjual lahan bagiannya ke pihak ketiga. Sementara lahan lainnya diserobot oknum-oknum bermodal.

DAME AMBARITA, RAWA KOLANG

Seperti umumnya di seluruh Indonesia, tiap Kepala Keluarga yang masuk dalam daftar transmigran berhak mendapat bagian lahan dua hektare. Demikian juga warga trans di Rawa Kolang, Tapteng. Di SP tiga (Sarana Pemukiman tiga) Rawa Kolang, terdaftar 150 KK yang disebar di atas lahan 300 hektare. Lahan yang dua hektare itu berlokasi di tiga areal berbeda, masing-masing setengah hektare di lahan I pemukiman, dan I hektare di lahan III (perkebunan).

“Kami mendapat lahan sesuai undian. Setiap KK diundi dengan nomor. Nomor yang diperoleh, itulah yang menjadi nomor rumah dan nomor lahan yang menjadi bagiannya. Misalnya, jika pas undian saya memperoleh nomor 75 di SP tiga Rawa Kolang, berarti saya harus mencari rumah trans di Lahan 1 nomor 75. Kemudian lahan perkebunan di Lahan II nomor patok 75, dan lahan perkebunan di lahan III nomor patok 75 juga. Kepada kami masing-masing diberi fotocopy peta lahan,” jelas Pak Safari, warga trans yang baru tiga bulan diangkat menjadi Kepala UPT (Unit Pemukiman Trans) SP tiga, sambil menunjukkan peta dimaksud.

Oleh pemerintah, warga trans diberi hak mengolah tanah tersebut selama 20 tahun. Jika warga bertahan selama 20 tahun di lahan itu, barulah pemerintah memberikan sertifikat hak milik atas rumah dan lahan bagiannya. “Jadi jika belum genap 20 tahun, warga belum berhak memperjual belikan lahan bagiannya,” jelas Pak Safari.

Tetapi jika belum 20 tahun ternyata lahan trans sudah dipindah tangankan, dari Kanwil Trans ke Pemkab Tapteng selaku pemilik wilayah demografis, lahan dan rumah dapat disertifikatkan.

Tahun 2009 ini, kata Pak Safari, sebelumnya lahan trans SP tiga Rawa Kolang direncanakan sudah dapat dialihkan ke bawah wewenang Pemkab Tapeng. Namun warga pesimis hal itu dapat terealisasi, mengingat infrastuktur di sana masih centang perenang.     Sementara 100-an rumah sudah ditinggalkan bahkan nyaris roboh karena tak dirawat. Atap dan bangunan Balai Desa pun sudah penyok dan miring. Secara keseluruhan, kondisi di sana menunjukkan proyek transmigrasi yang gagal dan salah urus.

Ironisnya, meski sebenarnya belum berhak, namun selama beberapa tahun terakhir ini, diam-diam ada sebagian warga yang hengkang itu yang menjual lahan bagiannya ke pihak ketiga. “Jadi tanpa sertifikat, lahan dialihkan ke pihak ke tiga tanpa izin dari Kanwil Trans. Diisinyalir, ada sekitar 50-an lahan yang pemiliknya telah berganti-ganti. Modusnya, sipembeli memberikan semacam ganti rugi kepada warga trans yang dulunya terdaftar tapi telah pindah itu,” kata Pak Safari tanpa merinci nama-nama si penjual.

Selain penjualan lahan di bawah tangan, ada juga oknum-oknum bermodal yang serakah, yang menyerobot lahan yang ditinggalkan warga trans itu. Oknum-oknum itu menanami lahan secara sepihak dengan kelapa sawit. “Kasus-kasus itu tak mendapat perhatian karena seringnya pengantian penjabat di Kanwil Transmigrasi Kepala UPT pun tak memiliki kewajiban menandatangani pengalihan lahan, jadi tak bisa mendatanya, saya sendiri baru tiga bulan diangkat menjadi kepala UPT di sini,” terangnya.

Kasus penjualan lahan dan kasus penyerobotan itu sulit ditindak, karena kata Pak Safari, sulit menelusurinya. “Sulit membuktikan ada penjualan di bawah tangan, karena bisa saja si penjual mengaku si pembeli itu adalah keluarganya yang disuruh mengerjakan lahan,” cetus kepala UPT yang belum sekalipun mendapat gaji selama tiga bulan diangkat ini.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah, khususnya dari Kanwil Transmigrasi, dapat turun menyelidiki dan menindak pelaku-pelaku yang terbukti melanggar ketentuan.

Di pihak lain, warega trans mengaku, memang mereka tak mampu mengerjakan lahan dua hektare yang menjadi bagian mereka karena ketiadaan modal. Sementara penyedot atas pihak ketiga yang diam-diam membeli lahan trans itu, rata-rata adalah orang yang bermodal yang sanggup mengelola lahan trans menjadi kebun sawit.

“Cemanalah Dik, untuk makan sehari-hari saja susah. Sebanyak satu setengah hektare lahan bagian kami tak kami kerjakan. Yang mampu kami kerjakan hanya setengah hektare dekat rumh. Ya begitulah… selama delapan tahun masih berjuang untuk makan sehari-hari,” cetusnya sembari tertawa lebar.

Agar mampu mengolah tanah bagian mereka, Pak Safari mengatakan, warga sangat membutuhkan uluran tangan Bapak Angkat. Bapak Angkat itu akan memberi modal untuk mengolah lahan, misalnya menjadi kebun sawit. Warga mendapat gaji mengerjakan lahannya sendiri, dan nantinya pembagian hasil sesuai kesepakatan, apakah 50:50, atau 40:60, atau 30:70.

“Tahun 2006 lalu, pernah ada calon investor (nama sengaja tak ditulis, Red) yang bersedia mejadi Bapak Angkat kami. Pertemuan sudah degelar dan kami sudah sepakat. Eh, malamnya saya dipanggil pejabat (jabatan sengaja tak ditulis, Red) dan disuruh batalkan kesepakatan. Janji si pejabat, Pemkab akan mengusahakan Bapak Angkat bagi kami. Namun sampai sekarang tak ada realisasai,” cetusnya tetap sambil tersenyum lebar.

Jika ada pemodal yang bersedia menjadi Bapak Angkat, menurut Pak Safari, warga akan sangat menyambut gembira. Ia memastikan, pembagian hasil dapat dibicarakan. Yang penting warga dapat memperoleh hasil dari lahan yang menjadi haknya. Dan kesejahteraan warga boleh meningkat. Harapan Pak Safari ini diamini Pak Hander Sitompul dan Pak Kasman Laoly.

Saat makan siang, METRO dan Pak Edy dijamu makan siang di rumah Pak Safari, yang adalah rumah trans ukuran 6 x 6 bentuk rumah panggung. Rumah itu sudah ditambah sedikit ke belakang yang berfungsi sebagai dapur. Rumah panggung memang paling cocok untuk struktur rumah di lahan bekas rawa, karena struktur tanah yang labil. Di mana, dipijak saja tanah masih goyang. Dan kalau ada gempa, pohon sawit ikut bergoyang mulai dari akar sampai daunnya.

Ups. Kembali kemakan siang. Namanya makan siang, ya tentu antara pukul 12.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Saat itu, jam menunjukkan pukul 13.00 WIB. Pas METRO masuk ke rumah Pak Safari, hawa panas terasa menyengat. Maklum, jarak lantai papan dengan atap seng hanya sekitar tiga meter dan tak dilindungi asbes. “Beginilah rumah trans Dik. Nikmatilah…,” kekehnya.

Hidangan disajikan oleh istri Pak Safari. Nasi plus gulai bebek plus metimun dan mie Gombak. “Nasi ini dari raskin (beras mikin). Dagingnya dari bebek yang kita ternak. Silahkan… jangan malu-malu,” katanya mempersilahkan.

Keberadaan raskin, diakui warga sangat membantu, meski pasokannya baru lancar tiga lima bulan terakhir. “Benar sangat membantu. Harapan kami, raskin tetap lancar ke desa kami ini,” pinta Kasman Laoly.

Diakhiri bincang-bincang warga trans yang secara demografis adalah penduduk Tapteng, dan mempercayai Pak Edy sebagai tokoh panutan ini, dan bertanya siapa sebaiknya Calon Legislatif (Caleg) dan calon Presiden yang patut dipilih pada Pemilu mendatang, ”Kami ini kan hanya kan wong cilik. Kalau ada arahan dari Pak Edy, pasti akan kami ikuti,” tegas mereka.

Pak Edy tersenyum, tetapi tidak member arahan untuk memilih siapapun. “Silahkan pilih sesuai hati nurani,” katanya.    (Habis)

-Peliputan dibantu Kramah Sembiring Catatan  tambahan diperoleh METRO dari Bu Lestari (guru sekolah Lokal Jauh), pendiri sekolah SDN 157614 Satahu Nauli tiga, Bapak Edy Saputra).


Related Post