Oleh : Rida K Liamsi

JKPRR dan Peran Sejarahnya

Budaya Senin, 29 November 2021
JKPRR dan Peran Sejarahnya

Kepulauan Riau memang  agak terlambat menerima  informasi Proklamasi Kemerdekaan  Indonesia , yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus  1945, di Jakarta. Secara  terbatas  informasi  ini baru diterima tanggal 21 Agustus 1945, dan kemudian disebarkan secara berbisik-bisik, sambung menyambung. Ketika itu hubungan  Tanjungpinang dengan Jakarta sangat sulit dan jauh. Semua informasi lebih dekat dan cepat  dari dan ke Singapura.

Tapi, meskipun agak terlambat , semangat  perjuangan untuk menjadi bangsa  dan negara yang merdeka dan lepas dari tangan penjajahan tetap bergelora dan cepat, begitu  kabar Proklamasi kemerdekaan sudah  dideklarasikan .

Ketika  itu Jepang masih bercokol di Kepulauan  Riau, dan  Kepri  berada dalam wilayah kekuasaan Jepang yang disebut Sunanto dan berpusat di Singapura.  Tokoh-tokoh pejuang, pemuda dan cerdik pandai Kepri segera  bergerak dan mendirikan organisasi perjuangan. Apa lagi setelah Jepang  angkat kaki, dan Sekutu masuk ke Kepri dan Belanda ikut datang dengan NICA nya. Jemawa dan tidak memandang sebelah mata pada penduduk pribumi .

Seperti diceritakan salam buku "Sejarah Riau", ( Mukhtar Lutfi dkk, 1977 ), sejak kabar kemerdekaan itu sudah  diproklamirkan, maka di Tanjungpinang mulai berdiri  berbagai organisasi perjuangan. Salah satu adalah Jawatan Kuasa Pengurus Rakyat Riau ( JKPRR ). Organisasi  ini didirikan sekitar  penghujung tahun 1945, oleh sejumlah tokoh dan intelektual Tanjungpinang.

Yang  menarik  dan sangat historikal adalah visi dan misi pendirian organisasi ini: " Tujuan Jawatan Kuasa Pengurus Rakyat Riau terutama untuk menyatakan  dan memperjuangkan kepada pihak Belanda bahwa  rakyat Indonesia di Kepulauan Riau  menghendaki suatu pemerintahan sendiri bebas dari campur tangan asing " begitu ditulis dalam Sejarah Riau.

Sebagai implementasinya , salah satu rencana kerja JKPRR adalah : menuntut  agar pemerintahan di Kepulauan  Riau dikembalikan pada golongan bumi putera dengan menghidupkan kembali kesultanan  Riau-Lingga ditambah dengan syarat-syarat kehidupan demokrasi yang sesuai dengan kondisi daerah.

JKPRR ini diketuai oleh Raja Haji Abdullah Oesman. Wakil Ketua Tengku Ahmad Atan, dan sekretaris Encik Ja’far Haji Uda. Dengan anggota masing masing wakil dari Pulau  Tujuh, Karimun, Lingga Singkep, dan sebagainya.

Kantor pusat JKPRR ini di Singapura  karena kantor  Residen Belanda ketika itu juga masih di Singapura. Kedudukan JKPRR di Singapura  itu lebih pada strategi mereka untuk memudahkan berurusan  dengan pihak Belanda. Dan selama di Singapura mereka telah melakukan sejumlah  pertemuan  dengan pihak Belanda  untuk merealisasi tuntutan  mereka.

Karena Residen Belanda di Singapura, Dr J.van Waardenburg tidak bisa memutuskan apa yang mereka  tuntut, maka awal tahun  1946 , JKPRR telah mengirim utusannya ke Jakarta yaitu Tengku Ahmad Atan dan Encik Ja’far Uda, untuk bertemu dengan Letnan Jendral Gubernur  Belanda Dr. H.J. Vaan Mook, dan menyampaikan tuntutan mereka serta mendesak untuk segera menyerahkan pemerintahan  kepada rakyat Kepri.

Pihak Belanda tentu saja tidak serta merta  memenuhi  semua tuntutan JKPRR . Belanda setuju pengembalian pemerintahan itu dilakukan tapi secara bertahap antara lain melalui pemilihan  umum secara  bertingkat. Sebelum itu dibentuk dahulu  sebuah dewan sebagai badan perancang dan pelaksana  yang bertugas menyusun undang-undang pemilihan umum tersebut dibawah kendali dan pengawasan Belanda.

Utusan JKPRR menolak tawaran tersebut dan tetap mendesak pengembalian pemerintahan, minimal  seperti masa kesultanan Riau Lingga sebelum dihapus Belanda tahun 1913 . Belanda menolak dan perundingan menemukan jalan buntu.

Utusan JKPRR kemudian  bertemu dengan dua tokoh penting pemerintah  RI, yaitu Perdana Menteri Sutan  Syahrir  dan Menteri Luar Negeri H Agus Salim dan menyampaikan kondisi yang dihadapi Kepri, tuntutan yang mereka ajukan dan sikap Belanda. H Agus Salim memberi nasehat  : Perjuangan yang kita tempuh bermacam-macam, tetapi tujuan tetap satu. Jangan menyeleweng dari tujuan itu, tetapi berjuanglah sesuai dengan keadaan saudara masing-masing .

Nasehat H Agus Salim, tokoh nasional yang dibesarkan dan pernah sekolah di Tanjungpinang itu, akhirnya diikuti oleh utusan JKPRR. Jalan diplomasi. Menerima tawaran Belanda. Setelah kembali dari Jakarta, kantor pusat JKPRR pindah  ke Tanjung pinang bersamaan dengan pindahnya  kantor Residen Belanda ke Tanjungpinang.

Desember 1946, berdirilah  Dewan Riau atau Riouw Raad. Tapi bersifat sementara menunggu hasil pemilihan umum  bertingkat dilaksanakan. Dewan Riau sementara, diketuai oleh Mohd Afan dan sekretarisnya Muchtar Husin. Keduanya tokoh pergerakan dan pejuang masyarakat Kepri. Muhd Afan yang asal pulau Penyengat itu, sebelumnya adalah ketua KRIR ( Keinsyafan Rakyat Indonesia Riau ).

Tugas Dewan Riau sementara menyiapkan undang-undang selesai dan kemudian pemilihan umum bertingkat di Kepulauan Riau dilakukan.  Tanggal 12 Juli 1947, Dewan Riau terbentuk. Dan  Dewan hasil pemilihan itu kemudian tanggal  4 Agustus 1947, dilantik. Dewan Riau yang dilantik  itu sebenarnya adalah Dewan Riau sementara yang  disempurnakan. Anggotanya  terdiri dari tokoh yang berasal berbagai daerah di Kepulauan Riau , seperti dari Pulau Tujuh, Karimun, Lingga, dan tentu saja dari  Tanjungpinang. Terdiri dari berbagai  unsur, dan golongan, bahkan ada juga sejumlah pejabat Belanda. Dewan Riau inilah yang kemudian menjalankan pemeintahan  sipil di Kepulauan Riau.

Keberadaan Dewan Riau tidak serta merta disetujui  oleh organisasi pejuang di Tanjungpinang, terutama kalangan mudanya yang menginginkan Kepri segera bergabung dengan  negara Indonesia. Di  tengah berbagai tekanan politik, terutama desakan agar Kepulauan Riau segera bergabung dalam negara Republik Indonesia,  seperti yang dituntut Panitia  17 yang dipimpin oleh Zamachsari dan Said Hamzah, Dewan Riau akhirnya  membubarkan diri pada  18 Maret 1950 , dan selanjutnya menyatakan Kepulauan Riau  bergabung dengan Republik Ibdonesia , yang ketika itu berstatus Republik Indonesia  Serikat ( RIS ) dan Kepulauan Riau dinyatakan sebagai Daerah Bagian Kepulauan Riau ( level di bawah Negara  Bagian ). Dan inilah daerah yang  kemudian menjadi  asal dari Kabupaten Kepulauan Riau .

Negara Federasi Republik Indonesia Serikat ( RIS ) itu kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ), setelah terlebih dahulu pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan  NKRI sesuai dengan keputusan Konperensi Meja Bundar ( KMB ) di Den Haag , Belanda, November 1949.

Akan halnya JKPRR itu tidak diketahui bagaimana akhirnya. Apakah dibubarkan setelah Dewan Riau terbentuk, atau terus bertahan dan berjuang mewujudkan gagasan menghidupkan kembali kesultanan Riau Lingga. Namun yang jelas dalam daftar nama para  anggota  Dewan Riau yang dilantik 4 Agustus 1950 itu nama para pengurus JKPRR seperti Raja H Abdullah Oesman, masuk sebagai anggota Dewan mewakili Karimun. Demikian pula  Tengku Ahmad Atan juga masuk mewakili Karimun. Sedangkan Encik Ja’far  Haji Uda  masuk mewakili Pulau Tujuh. Ketua Dewan Riau tetap dijabat oleh Muhd Afan dan sekretarisnya Muchtar Husin , keduanya  mewakili Tanjungpinang.

Meskipun JPKRR itu kemudian nasibnya belum jelas, tapi organisasi perjuangan ini berjasa besar  dalam proses mengembalikan kekuasaan pemerintahan sipil di Kepri dari tangan Belanda, meskipun secara bertahap dan melalui cara diplomasi. Dewan Riau yang wujud dari perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan  RI ini, telah  ikut mewarnai sejarah dan masa depan  Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, karena ketua dan sekretarisnya ikut menghadiri KMB di Den Haag, perundingan yang berhasil memaksa Belanda mengakui Kemerdekaan dan Kedaulatan Indonesia. *


2021