Engku Puteri (Part III)

Budaya Rabu, 09 September 2009
Engku Puteri  (Part III)

Perempuan yang Melawan dengan Seribu Kata

III. Apa Perannya dalam Sejarah Riau Lingga ?

Raja Hamidah atau Engku Puteri mempunyai jejak yang cukup terang dan berbekas dalam sejarah kerajaan Melayu Riau Lingga . Ini dapat dilihat dari perjalanan hidupnya setelah menikah dengan Sultan Mahmud III. Perkawinannya dengan Sultan Mahmud, memang sebuah perkawinan politik, bukan perkawinan yang bangkit dari bara cinta. Ketika perkawinan itu terjadi, mereka berselisih usia 20 tahun lebih. Sultan Mahmud mendekati umur 50 tahun, dan sudah punya tiga isteri. Yang pertama, Engku Puan, puteri Bendahara Pahang, yang dianggap sebagai permaisuri gahara. Yang kedua, Encik Makoh, keturunan Bugis dan yang ketiga Encik Mariam, keturunan Melayu. Tapi Raja Hamidah telah menerima pernikahan itu dan ikhlas menjadi isteri keempat, dan dari penafsiran catatan-catatan yang ada, tampaknya dia sadar, saat menjalani perkawinan itu, paling tidak mengemban tiga tugas berat :

 

Pertama, inilah nikahul siasah (perkawinan politik ) yang tujuan utamanya untuk meredam konflik politik antara pihak Melayu dan Bugis, yang sudah lama bagai api dalam sekam. Mulai dari perseteruan Daeng Kamboja dengan Tun Dalam Terengganu, sampai akhirnya bermuara pada perebutan kekuasaan dan jabatan Yang Dipertuan Muda Riau Lingga antara Tengku Muda Muhammad (Putera Temenggung Abdul Jamal) dengan Raja Ali (putera Daeng Kamboja). Konflik politik yang diwarnai perang saudara ini, berlangsung lebih dari 8 tahun (1795 - 1803) dan menelan banyak harta dan nyawa.

 

Tengku Muda Muhammad melawan karena merasa dialah berhak sebagai Yang Dipertuan Muda, karena dialah yang ditugaskan dan diangkat oleh Sultan Mahmud sebagai Raja Muda (sebutan jabatan itu dari pihak Melayu sedangkan pihak Bugis menyebutnya Yang Dipertuan Muda), setelah Belanda yang menang perang melawan Riaun (1784) sebagaimana isi perjanjian diatas kapal perang Utrecht mensyarakatkan, bahwa jabatan Raja Muda (Yang Dipertuan Muda) tidak boleh diberikan kepada keturunan Bugis. Sementara Raja Ali, juga merasa berhak, karena jabatan Yang Dipertuan Muda itu hak keturunan Bugis dan sudah diikrarkan dalam Sumpah Setia Melayu-Bugis, sejak tahun 1722, dan dia katanya sudah dilantik menjadi Yang Dipertuan Muda Riau Lingga oleh Sultan Salahuddin Selangor, saudara Raja Haji, setelah Raja Haji tewas di Teluk Ketapang.

 

(Inilah sengketa politik yang unik. Raja Ali itu, anak Daeng Kamboja, cucu Daeng Perani. Sementara Tengku Muda Muhamamad itu, anak Raja Maimunah dan Raja Maimunah ini, adalah anak Daeng Perani. Jadi yang berkelahi dan berebut kuasa itu, adalah cucu-cucunya Upu Daeng Perani. Satu mewakili dinasti Bugis Luwu, yang satu mewakili dinasti Melayu Johor. Tapi di darah kedua kaum itu sudah bercampur baur. Konflik ini memang benar-benar konflik kepentingan dan nafsu politik mereka. Karena itu, saya lebih suka menulis urutan jabatan Yang Dipertuan Muda Riau Lingga setelah gugurnya Raja Haji, Yang Dipertuan Muda IV Riau Lingga, tahun 1784, adalah : Tengku Muda Muhammad, Yang Dipertuan Muda Riau Lingga V (1795- 1803), Raja Ali, Yang Dipertuan Muda Riau Lingga VI (1803-1805), Raja Djaafar Yang Dipertuan Muda Riau Lingga VII (1805-1832), dan Raja Abdulrahman, Yang Dipertuan Muda Riau Lingga VIII (1833-1844) dan seterusnya)

 

Untuk meredam konflik ini, maka harus ada perdamaian dan penyelesaian politik yang menguntung kedua pihak. Dan orang dibalik sekenario politik, dan perdamaian ini, berdirilah Sultan Salahuddin atau Raja Lumu, Sultan Selangor (Anak Daeng Celak, saudara kandung Raja Haji Fisabilillah, ayah saudara sepupu kedua tokoh yang bertikai itu). Raja Lumu ini, dalam perjalanan sejarah Riau Lingga memang menjadi tokoh sentral pihak Bugis, yang sangat disegani dan dihormati para keturunan Bugis. Namun tentu saja yang sangat tidak disenangi pihak Melayu, seperti Temenggung Johor , Bendahara Pahang , dan tokoh sentralnya pihak Melayu ini adalah Tun Dalam, Raja Terengganu.

 

Upaya damai itu,akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai ?Perdamaian Kuala Bulang (mengambil nama sebuah pulau besar di sekitar Batam, tempat menetap pihak keturunan Melayu, seperti Temenggung Johor dan Bendahara Pahang )?, September 1803. Inti kesepakatan politik itu, antara lain adalah : Sultan Mahmud, sebagai sosok keturunan Melayu yang berkuasa akan mengawini Raja Hamidah (sosok keturunan Bugis, dan penerus Raja Haji Fisabilillah), dengan tujuan meluluhkan perseteruan Melayu dan Bugis. Bukan hanya dalam politik, juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bayangan mereka, melalaui percampuran darah itu kelak, jika ditakdirkan, putera yang lahir dari perkawinan ini, akan menjadi putera mahkota ( Tengku Besar, begitu sebutannya ) sebagai calon sultan yang gahara, dan ditubuhnya darah Melayu dan Bugis bersatu, dan akan menjadi keturunan Bugis Melayu pertama di tahta kerajaan Riau Lingga (karena sebelumnya semua Sultan Johor, Riau, Lingga, harus berdarah Melayu yang sangat kuat, karena jabatan Sultan itu memang menjadi haknya orang-orang keturunan Melayu). Itulah beban politik dan sejarah yang diletakkan dibahu Raja Hamidah, perempuan bangsawan yang berusia 29 tahun itu.

 

Sementara itu, untuk mengeleminir konflik lainnya, anak Tengku Muda yang bernama Tengku Puan atau Tengku Buntat (neneknya adalah Raja Maimunah, anak Daeng Perani ), dikawinkan dengan putera sulung Sultan Mahmud, yang bernama Tengku Husin atau Tengku Long (ibunya Encik Makoh, keturunan Bugis, tetapi bukan permaisuri yang gahara ). Inipun sekenario penyelasaian konflik melalui percampuran darah. Kelak, putera Tengku Husin dan Tengku Buntat, diharapkan akan menjadi Sultan Riau Lingga dari campuran darah Bugis Melayu yang sudah sulit dibedakan.

 

Seterusnya, Raja Ali, tokoh Bugis itu, mendapat kembali jabatan Yang Dipertuan Muda, dan dia akan menjadi Yang Dipertuan Muda VI Riau-Lingga . Sedang Tengku Muda Muhammad, tokoh Melayu itu (saya menyebutnya Yang Dipertuan Muda Riau Lingga V) yang meskipun anaknya menjadi calon permaisuri kerajaan Riau Lingga, tapi dia menolak ketika ditawarkan jabatan jadi Temenggung Johor mengganti ayahnya Temenggung Abdul Jamal yang meninggal. Tengku Muda Muhammad memilih menyingkir ke Temasek (Singapura sekarang) dan kemudian menetap di pulau Bulang, meninggal di sana. Jabatan Temenggung, diberikannya kepada anak saudaranya Tun Abdurrahman

 

Kedua, sebagai puteri bangsawan yang darah Bugis nya lebih besar, dapat diperkirakan, pihak pembesar Bugis, ingin Raja Hamidah sebagai permaisuri dapat menjaga kepentingan pihak Bugis di puncak kekuasaan. Baik dalam mengatur jabatan, maupun kepentingan ekonomi dan kekuasaan lainnya ( dalam Tuhfat An Nafis, ada kutipan kata bersayap yang diucapkan oleh Raja Ali, ketika Raja Hamidah hendak dikawinkan dengan Sultan Mahmud: Akhirnya hinggap juga elang itu ke sarang). Raja Hamidah diharapkan menjadi kekuatan di belakang layar yang ikut mengatur percaturan kekuaasaan yang menguntungkan pihak Bugis, sampai kepada penetapan siapa pengganti Mahmud kelak sebagai sultan, jika mahmud mangkat. Karena itu, masuk akal lah kalau Tengku Husin, disebut-sebut sebagai pilihan utama untuk dijadikan pengganti Mahmud, jika perkawinan Mahmud dan Raja Hamidah tidak menghasilkan keturunan (malangnya, memang begitulah takdirnya, meskipun menurut satu catatan Raja Hamidah sempat melahirkan seorang puteri, namun meninggal ), karena selain darah bugisnya lebih besar, dia juga putera yang sulung. Bukan Tengku Abdurrahman, putra mahkota kedua Sultan yang darah Melayunya lebih besar, karena ibu nya Encik Mariam adalah keturunan Melayu, dan juga bukan putera dari permaisuri gahara. Itulah beban yang agaknya dipanggul Raja Hamidah, yang setelah menjadi permaisuri.

 

Dalam perjalanan kepermaisuriannya, memang dapat dimengerti seperti beberapa catatan yang menyatakan Raja Hamidah memang sangat menyayangi dan memanjakan Tengku Husin, anak tirinya itu. Memang tidaklah ada kutipan atau fakta eksplisit yang menyebutkan itulah memang perujudan dari beban politik yang dipikulkan oleh petinggi pihak Bugis kepadanya, dan Engku Puteri telah menjalankkannya sebagai strategi, dan itulah pula sebab mengapa ketika Raja Djaafar memilih Tengku Abdyrrahman sebagai pengganti Mahmudsyah, dan bukan Tengku Husin, maka Engku Puteri begitu marah, dan nyaris berpatah arang dengan saudara kandungnya itu.

 

Namun, dari berbagai catatan lain, sebuah kenyataan yang juga tercatat dengan baik adalah, ternyata Raja Hamidah telah meletakkan dirinya, benar-benar sebagai permaisuri dan isteri yang setia, dan bukan sebagai personifikasi kepentingan politik keturunan Bugis semata. Dia benar-benar sebagai seorang isteri, seorang permaisuri, tempat Sultan Mahmud meletakkan kasih sayang dan kerinduannya. Tempat Sultan bertanya, tempat sultan mencurahkan kerisauannya. Kecantikannya, kecerdasannya, keteguhan hati, dan pemahamannya yang luas tentang politik, adat istiadat dan kebiasaan negeri-negeri yang besar (Engkun Puteri banyak belajar dari pamannya Sultan Selangor tentang pemerintahan, dan belajar membangun negeri dengan sering berkunjung ke Selangor, Malaka, dll di semenanjung Malaka ) membuat pengetahuannya sangat luas, dan arif dalam bersikap.

 

Engku Puteri telah menjadi Think Tank nya Sultan Mahmud. Menjadi penasehat (bukan pembisik ), dan pengawal adat istidat dan budaya kerajaan Melayu itu. Karena itu pulalah agaknya, kemudian Sultan Mahmud, memberi dia tugas menjadi penjaga dan pemegang Regelia Kerajaan, lambang kedaulatan dan kuasa negeri (sebuah perangkat sakral kerajaan , berupa tanda dan panji keberasaran, perangkat nobat, Sirih Besar (cogan, gendang, nafiri, dll ). Perangkat kebesaran ini adalah supremasi tertinggi bagi eksistensi sebuah kekuasaan, sebuah negeri, sebuah kedaulatan tidak akan sah dan berdaulat seorang Sultan, jika pelantikannya tidak menggunakan Regelia ini. Karena itu Pemegang Regelia itu, sekaligus juga adalah penjaga adat istidat, dan tradisi . Di dalam kesatuan antara Regelia dan adat kebesaran budaya kerajaan itu, melekat marwah (kehormatan), harkat dan martabat kerajaan . Jika rusak dan binasa kedua kekuatan spritual ini, maka hancur dan runtuhlah harkat dan harga diri bangsa itu. Bagi Kerajaan-kerajaan Melayu di rantau itu, sebuah kerajaan boleh saja ditakluk, direbut, dan dikuasai oleh pihak lain. Raja atau Sultannya bisa saja terusir dan melarikan diri ke kawasan lain, mencari perlindungan. Tetapi, selagi Regelia Kerajaan tidak dirampas, tidak direbut, selagi Regelia sakti dan keramat itu masih dipegang sang rajanya, maka selagi itulah kedaulatan negeri itu masih tegak. Sultannya tetap punya daulat, dan dia bisa berkerajaan dimana saja, dan dirajakan dimana saja.Karena sukma yang sakti itu, belum ditaklukkan. Karena itulah, siapapun yang memegang dan diberi tugas menjaga Regelia itu, adalah seorang yang kuat dan perkasa. Seorang yang kuasanya jauh diatas kekuasaan lain, termasuk sultannya sendiri.

 

Ketiga, sebagai keponakan Sultan Selangor (Raja Lumu), Raja Hamidah diharapkan menjadi sosok yang menjadi simbol dari eksistensi keturunan Bugis yang ada di Riau, tempat kaumnya berlindung dan hidup terjaga di negeri orang. Sebagaimana beban yang dipanggul pamannya itu untuk keturunan Bugis yang ada di Semenanjung. Ini beban yang tak kurang beratnya. Apalagi, begitu selesai pesta perkawinannya dengan Sultan Mahmud, maka sang Sultan telah memaklumkan bahwa dia menganugerahkan Raja Hamidah, sebuah pulau, yaitu pulau Penyengat Inderasaksi, sebagai maskawin dan tempat kediaman, tempat istana permaisuri. Dengan penganugerahan itu, maka Mahmud juga memaklumkan, bahwa sejak hari itu dia membagi wilayah kuasa ekonomi antara pihak Melayu dan Bugis.

 

Raja Hamidah, dengan para saudara-saudara dan pihak bugis lainnya, akan memiliki pulau penyengat dan kawasan sekitarnya (sampai ke Batam, Natuna, dan sekitarnya) sebagai " daerah permakanan ". Sumber ekonomi, pendapatan, dan biaya hidup mereka, dan pihak Melayu tidak boleh mengganggu gugat. Karena itulah kelak di pulau Penyengat itu pulalah, misalnya, Yang Dipertuan Muda Riau Lingga, sebagai sosok Bugis dan kuasanya, akan beristana dan mengendalikan pemeritahan, serperti yang dilakukan Raja Djaafar, seperti urusan pertahanan, ekonomi, politilk dan hubungan luar negeri . Sedangkan Lingga (Daik dan sekitarnya, termasuk Singkep, dll ) menjadi kawasan " permakanan " pihak Melayu, melalui sosok Tengku Abdurrahman (tampaknya, memang sejak awal Sultan mahmud telah menetapkan penggantinya, adalah Tengku Abdurrahman atau si Komeng atau Tengku Jumat), putera kedua Sultan Mahmud, dan pihak Bugis tidak boleh mengganggunya (di Singkep ketika itu sudah ditemukan dan diproduksi timah ). Beberapa penulis sejarah tentang jatuh bangun keraajaan Melayu Riau Lingga, kemudia menganggap keputusan Sultan Mahmud membagi wilayah permakanan ini sebagai keputusan poilitik yang luar biasa dampak dan pengaruhnya dikemudian hari bagi kedua kaum itu dan kerajaan itu sendiri. Dan sebagai salah satu strategi untuk mengakhiri konflik politik di kerajaan Riau-Lingga.

 

Engku Puteri memang gagal menjadi permaisuri yang mewariskan putera mahkota dan membangun zuriat dari darahnya untuk menjadi Sultan di puncak kekuasaan Riau Lingga. Ia memang gagal merajakan anak tirinya Tengku Husin sebagai Sultan Riau. Tapi, dia berhasil menjadi benteng yang tangguh sebagai pemegang, pemelihara, dan pengawal kebesaran dan kedaulatan kerajaan, yang bernama Regelia itu. Dia berhasil menjadi kekuatan yang senantiasa menjaga kesucian Sirih Besar dan perangkat kebesaran dan lambang kekekuasaan itu, sebagai kekuatan suci dan semua yang di bawahnya harus tunduk dan berlutut. Itulah sebab mengapa dia rela berselisih paham, dan nyaris memutus hubungan darah dan persaudaraan dengan abangnya Raja Djaafar, Yang Dipertuan Muda Riau Lingga, ketika Raja Djaafar justru menetapkan Tengku Abdurrahman sebagai pengganti Sultan Mahmud yang mangkat, dan bukan memilih putera sulung Sultan, Tengku Husin. Engku puteri menentang pemilihan itu, dan menganggap penetapan Tengku Abdurrahman itu, melanggar adat dan kebiasaan, apalagi ketika itu Bendahara dan Temenggung, dua pejabat teras kerajaan tidak berada ditempat dan belum memberi persetujuan. Raja Djaafar dianggap melanggar tradisi dan menjatuhkan marwah Kerajaan Riau Lingga. Karena itu pula, dia tidak mau menyerahkan Regelia kerajaan itu ke tangan Tengku Abdurrahman sebagai simbol pelantikan. Dia membawa pusaka keramat itu ke istananya di Penyengat, dan membiarkan Raja Djaafar melantik Sultan Abdurrahman (1812) tanpa regelia. Membiarkan peristiwa pelantikan itu menjadi sebuah peristiwa sejarah yang sumbang dan memalukan. Dan membiarkan Sultan Abdurrahman merasa belumlah sebagai Sultan, dan membiarkan Raja Djaafar sang Yang Diperttuan Muda, berduka dan terluka.

 

Perseteruannya dengan abangnya itu, menjadi konflik baru Bugis Melayu yang formulasinya sudah makin sulit diterjemahkan. Konflik itu tidak lagi konflik darah dan keturunan, tetapi menjadi konflik kepentingan, kekuasaan, dan rasa ketidak puasan lainnya yang rawan untuk ditunggangi oleh tangan tanagan politik yang keji dan jahat. Begitu marahnya Engku Puteri kepada abangnya itu, membuat dia nyaris tidak pernah lagi menjejakkan kaki ke Lingga. Sementara Raja Djaafar pun, begitu kecewa pada adiknya, sehingga tidak lagi mau beristana di Penyengat, dan memilih tetap di Daik, Lingga. Perseteruan ini begitu melukakan (meskipun akhirnya Regelia itu berhasil diambil Sultan Abdurrahman dengan bantuan Belanda secara paksa, 1821) dan terus berdarah. Hanya, ketika datang kabar Raja Djaafar gering dan hampir naza , maka Engku Puteri akhirnya pergi juga ke Lingga. Dia memaafkan abangnya, agar abangnya dapat menghadapi maut dengan tenang dan tanpa beban. Raja Djaafar pun demikian, seakan hanya rela meninggalkan dunia fana itu setelah berdamai dengan adiknya (cerita ini dengan bagusnya ditulis oleh Raja Ahmad, adik bungsu mereka dalam Syair : Syair Engku Puteri pergi Ke Lingga ). Engku Puteri ingin membawa abangnya yang sedang sakit itu ke Penyengat, dan merawatnya, tetapi abangnya menolak. Akhinya, setelah melihat sakit abangnya berangsur pulih, dia pun kembali ke Penyengat. Tetapi, kesembuhan itu ternyata hanya permainan perasaan, untuk menyenangkan hati mereka yang ditinggalkan. Tak lama Raja Djaafar pun meninggal dengan tenang di Daik. Di kebumikan di sana, dan baru beberapa tahun kemudian, jenazahnya di bawa ke Penyengat dan dimakamkan di sana. Dan Engku Puteri, membawa luka itu yang secara tak terasa terus menggerogoti usianya. Kesedihan melihat perderitaan abangnya akibat sengketa itu, membuat Engku Puteri menjadi nelangsa sampai ke akhir hayatnya. Batinnya bertambah parah, melihat regelia yang sakral itu dirampas oleh kekuasaan asing. Kepedihan itu menjadi luka sejarah. Itulah yang kemudian menggoda saya untuk menulis puisi panjang :Dan sejarah pun berdarah. Sebagai ingatan betapa peristiwa itu menjadi riwayat yang mendukakan. Memilukan.

 

 


Related Post