Kamis, 12 September 2024
Kamis, 12 September 2024
Laporan Hermanto Ansam, Pekanbaru hermantoansam@riaupos.com
Komisi B DPRD Riau menyambut baik rencana penambahan Rp93 miliar penyertaan modal Pemprov Riau ke PT Riau Investmen Corp (RIC), sehingga modal Pemprov menjadi Rp153 miliar atau 51 persen dari modal setor RIC senilai Rp300 miliar. Penambahan penyertaan modal tersebut dinilai lebih bermanfaat karena bisa menambah penguatan pendapatan daerah pada masa datang.
Demikian dikatakan Ketua Komisi B DPRD Riau, H Tengku Azuwir SE saat hearing dengan manajemen PT Riau Investmen Corp, Selasa (27/9).
Menurut Azuwir, dengan penambahan penyertaan modal tersebut, menempatkan Pemprov tetap menjadi pemegang saham terbesar di RIC dengan posisi 51 persen, karena sebelumnya Pemprov sudah menyetor Rp60 miliar.
‘’Kalau uang Pemprov ditanamkan pada investasi yang punya potensi besar, jelas lebih menguntungkan ketimbang menambah aset baru yang justru menjadi beban daerah. Karena itu, kita berharap pada APBD 2012 penambahan penyertaan modal di RIC ini bisa direalisasikan, apalagi potensi keuntungan cukup jelas. Tinggal merumuskan bagaimana strategi penambahan ini bisa dilakukan,’’ jelas Azuwir.
Hadir pada hearing, Sekretaris Komisi B, H Ramli FE SE MM, dan anggota Sumiyanti SSos MSi serta Rusli Effensi SPdi SE MSi. Sedangkan dari RIC langsung dipimpin Direktur Utama RIC, H Rida K Liamsi, Direktur Detri Karya dan Yusrizal Andayani.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT RIC, Rida K Liamsi menjelaskan perkembangan terbaru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipimpinnya, sekaligus menjawab pertanyaan anggota dewan yang merupakan kompilasi permasalahan PT RIC pada pertemuan dengan Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Riau.
Di antara permasalahan yang diajukan, mengenai ketersediaan gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Combine Cycle 1x10 MW di Teluk Lembu, terlambatnya realisasi pinjaman untuk pembangkit Teluk Lembu, keterbatasan aset PT RIC untuk meningkatkan posisi tawar, persoalan gabah dalam mendukung Riau Rice, tertundanya perizinan PLTU Peranap serta keterbatasan dan tantangan bisnis media luar ruang.
‘’Kalau soal pasokan gas yang kurang tersebut memang di luar perencanaan. Kita memang tidak berhubungan langsung dengan gas, itu porsinya PLN. Sebelumnya kita dijanjikan ketersediaan gas untuk delapan tahun, tapi empat tahun pertama sudah bermasalah. Mudah-mudahan segera teratasi dan kita menawarkan alternatif berupa campuran gas dan solar, jika ini disetujui kita hanya perlu memodifikasi beberapa alat saja, dan sudah bisa beroperasi,’’ ujar Rida K Liamsi.
Sedangkan mengenai ketersedian gabah untuk mendukung Riau Rice yang sudah marketable, di mana saat ini kondisi keuangan RIC yang belum bisa menjamin ketersediaan gabah, namun beberapa solusi sudah menemukan titik temu lewat kerja sama dengan kabupaten seperti Bengkalis, Siak dan Rokan Hilir.
Untuk penambangan di Peranap sudah mulai 200 haktare dari 2.000 hektare yang sudah disetujui. Batubara di Peranap ini nantinya lebih diprioritaskan untuk PLTU Peranap. Sedangkan soal bisnis medi