Andaikan Sejarah Dapat Menyadarkan Kita

Bisnis Rabu, 07 Oktober 2009
Andaikan Sejarah  Dapat Menyadarkan Kita

Kalau saja Thomas Stamford Raffles dahulunya tetap memilih Pulau Karimun sebagai basis kekuasan Inggris di Selat Malaka, dan tidak pindah ke Singapura, sulit dibayangkan bagaimana hebatnya Karimun sekarang. Mungkin seperti Singapura sekarang, atau lebih. Andaikata Raffles memilih Batam dan tidak Singapura, tak terbayangkan bagaimana Batam sekarang. Andaikata, yang menjajah Riau dahulunya adalah Inggris, dan bukan Belanda, tak terbayangkan bagaimana wujudnya Riau sekarang.

Begitulah rentetan pertanyaan atau pikiran berandai-andai yang muncul di sebahagian pikiran masayarakat di Kepulauan Riau bertahun-tahun ini, ketika membandingkan perkembangan Kepulauan Riau dengan Singapura. Pikiran demikian juga muncul pada diri saya ketika masih menjadi seorang reporter lapangan, baik untuk majalah Tempo, maupun untuk Harian Suara Karya, di mana saya menghabiskan lebih dari 15 tahun usia saya sebagai koresponden daerah, dan setiap saat memandang denyut perubahan dan perkembangan kawasan ini, tempat saya dibesarkan dan menempa pengalaman hidup.

Yang selalu saya catat sebagai sebuah ?kesalahan sejarah ? itu adalah Tanjungpinang yang kemudian muncul sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau pada saat dikuasai oleh Belanda, justru hanya dibangun Belanda sebagai pelabuhan pemungut cukai kapal-kapal yang melintas kawasan itu, sebagai benteng dan pusat pemerintahan keresiden Riau. Tanjungpinang hanya penting, karena ada kerajaan Riau Lingga yang harus diawasi. Tetapi kedudukannya yang strategis yang dapat menjadi tandingan Singapura yang dikuasai oleh Inggris sama sekali tidak masuk hitungan Belanda. Apakah Belanda ketika itu telah kehilangan intuisi bisnisnya dalam mengantisipasi persaingan di kawasan Selat Malaka atau hanya berpikir bagaimana mengamankan seluruh armada perdagangannya dalam mengangkut hasil Indonesia yang ada di pulau Jawa, agar Selat Malaka tetap aman dan terkendali dari ancaman perampokan, lanun, dan lawannya Inggris.

?Kalau saja Belanda lebih arif, bukan musatahil dia akan membangun Tanjungpinang menjadi pusat perdagangan dunia. Atau membangun Karimun, atau justru Batam yang langsung berhadapan dengan Singapura. Bukankan rentang penjajahan Belanda cukup panjang menjelang mereka ditaklukkan Jepang, "1945?

Kesempatan Riau untuk disentuh Inggris, bukan tak pernah ada. Tahun 1815 misalnya, ketika berakhir perang Dunia I, wilayah kerajaan Riau secara otomatis beralih ke tangan Inggris, karena Belanda kalah di Eropa. Tetapi Traktat London 1824, kembali memberi Belanda hak untuk menguasai Riau, karena Inggris dan Belanda berbagi wilayah. Inggris melepas Bengkulu dan Riau, sementara Inggris memperoleh Singapura dan Malaka.Dan sejak itu, jejak Inggris kukuh di semenanjung Malaka dan Belanda mencengkeram seluruh Indonesia. Itulah tragedi sejarah dan itulah pertanyaan sejarah yang terus mengugat.

Memang, sejarah tak bisa dibangun dengan pikiran ?seandainya?. Tetapi, konsep pikiran ini dapat menjadi pelajaran yang sangat menarik. Apalagi setelah rentang waktu tertentu kita menemukan perbandingan perubahan antara dua wilayah, antara dua sistim, antara dua kemauan politik. Artinya dengan melihat perkembangan Singapura dan Malaysia yang dibangun dengan konsrep dan sistim kekuasaan yang berorientasi ekonomi dan maritim -meskipun itu untuk kepentingan penjajahan- dengan sistim yang mengutamakan kestabilan kekuasaan, agraris, dan sentralistik, maka akan kelihatan dua kutub yang saling mendedahkan kekuatan dan kelemahannya. Ini sebuah pelajaran menarik, kalau kemudian dijadikan model, dijadikan acuan, dijadikan konsep pembangunan suatu kawasan, suatu elit kekuasaan baru.

Bertahun-tahun kemudian, bagi saya yang dibesarkan di kawasan ini, selalu muncul beberapa pertanyan. Pertama, mengapa potensi geografis Kepulauan Riau ini tak bisa didayagunakan secara maksimal untuk membangun satu negeri maritim yang tangguh, sama dengan Singapura dan Malaysia. Kedua, mengapa potensi Singapura dan Malaysia yang melesat ke depan itu, tak terlalu besar memberi imbas bagi menyeret Kepulauan Riau menjadi bahagian dari perubahan paradigma kemajuan di Selat Malaka itu

Di bawah pemerintahan Provinsi Riau, nyatanya kesadaran akan potensi wilayah itu juga sangat diabaikan. Lihatlah bagaimana mereka merancang elit kepemimpinan di wilayah ini. Dari semua Bupati yang pernah ada, hanya ada satu orang yang berwawasan maritim, yaitu Firman Eddy, SH, mantan jaksa Angkatan Laut. Selebihnya adalah para birokrat yang sangat un-maritim minded. Mohd Affan dan Mohd Rakanadalyan, keduanya birokrat pemerintahan dalam negeri istilahnya pamong. Mohd Adnan Kasim seorang polisi. Murwanto dan Abd Manan Saiman, merupakan ABRI dari Angkatan Darat. Dan terakhir, Huzrin Hood, politisi yang berbasis pendidikan.

Dimasa Firman Eddy, meskipun dia serorang ahli hukum, namun karena visi angkatan lautnya adalah visi maritim, maka saya melihat sentuhan maritim dalam napas pembangunan yang dia rancang. Dengan kemampuan anggaran yang dimiliki, saya tahu dan membaca dalam peta Anggaran Belanja Pembangunannya, bagaimana dia memberi penekanan pada pembangunan bidang maritim. Saya tahu, bagaimana dia gigih agar PT Karya Mina (persero milik pemerintah dalam bidang perikanan) eksis dan memberi kontribusi bagi pembangunan sektor perikanan di kawasan ini. Saya tahu bagaimana dia berkerja keras agar pelabuhan laut di Tarempa dan Pusat Pendaratan Ikan (TPI) di sana terwujud. Banyak pekerjaan lain yang dia lakukan dengan semangat maritim yang jelas.Tetapi, berapa besar porsi anggaran belanja yang dia punyai ? Berapa besar pemerintah daerah propinsi memberikan porsi kelautannya dalam peta pembangunan wilayahnya? Berapa besar pemerintah pusat merespon kenyataan ini?

Selama bertahun-tahun, semangat maritim di kawasan ini lumpuh. Untuk bidang pendidikan, misalnya, bagi keperluan pengadaan sumber daya manusia maritim, hanya ada kursus MPT (Mualim Pelayaran Terbatas) di Tanjungpinang yang dikelola kantor syahbandar. Sementara di STM (Sekolah Teknik Menengah)-nya, kalau tak salah, hanya ada jurusaan mesin perkapalan, tetapi sama sekali tak ada jurusan maritim. Bahkan sebuah sekolah menegah pelayaran saja, tak ada di Tanjungpinang. Apalagi sebuah Akademi. Semua pemuda yang ingin menjadi pelaut harus bersekolah jauh ke Jakarta, Semarang, atau ke Pekanbaru, yang justru hanya punya sungai. Begitu juga dengan Sekolah Perikanan dan Akademi Pariwisata, serta lainnya. Itulah realitasnya.

Semangat maritim ini baru agak bangkit setelah muncul Batam sebagai daerah Free Trade Zone. Di sinilah kebijakan maritim mulai diwujudkan, seperti tampak pada konsep awal pembangunan Pulau Batam. Pulau ini, semula dirancang sebagai kawasan untuk pendukung dan suplai (logistik) penambangan lepas pantai (karena itu terdapat banyak industri perminyakan, seperti pembuatan rig, ship yard, docking, dll ), sebagai tempat alih kapal (transhipment) untuk pelayaran nasional dan internasional (karena itu ada pelabuhan laut yang cukup besar di Batu Ampar dan Kabil), dan sebagai daerah wisata bahari (karena itu ada marina, dll ). Tetapi,cita-cita Ibnu Sutowo itu, runtuh secara perlahan-lahan, bersaman dengan meredupnya peran Petamina.Yang muncul di Batam adalah belantara pertokoan, yang kemudian berperan sebagai kawasan perdagangan dan industri umum (elektronika, dll). Pusat perdagangan yang hanya sebagai etalase Singapura untuk produk-produk consumer good yang bebas cukai.

Tetapi, Batam ternyata telah berhasil juga membangkitkan bagian-bagian terpenting dari aspek maritim di Kepualuan Riau, paling tidak dari roh hubungan laut. Jika Batam menerima imbas dan limpahan Singapura dan menerima sebahagian semangat maritimnya, maka kawasan Kepulauan Riau lainnya, menerima limpahan dan semangat Batam untuk mengambil bagian-bagian penting dari kepentingan pembangunan maritim. Intesitas hubungan antar wilayah yang tinggi menyebabkan hubungan laut berkembang baik. Ratusan kapal-kapal feri fibreglass muncul. Baik untuk menghubungkan Tanjungpinang-Batam, maupun Tanjungpinang-Singapura, dan sebaliknya. Era ini dapat disebut sebagai era revolusinya fibreglass, yang memecah tradisi kapal kayu dan kapal besi. Puluhan galangan kapal fibreglass dibangun, ribuan orang terserap.Tapi dimana sekolah untuk para tehnisi pembuat kapal-kapal fibreglass itu ? Adakah di STM Negeri Tanjungpinang ada jurusan fibreglass?

Kenyataan ini menunjukkan, sampai masuk abad ke-21 ini tetap belum ada kesadaran penuh para elit pemimpin, baik pemerintahan, politik, dan mereka yang bertanggungjawab akan hari depan daerah ini yang memegang wewenang dan kekuasaan, untuk memahami, bahwa Kepualauan Riau itu tak ada apa-apanya kalau tak ada laut. Kalau tak ada napas kehidupan maritimnya. Berapa banyakkah pelabuhan baru, yang benar-benar bagus yang dibangun di kawasan ini ? Berapa banyakkah kapal laut yang benar-benar tangguh yang dibangun untuk menjadi urat nadi kehidupan martitim kawasan ini? Bahkan dibandingkan sebelum masa konfrontasi, dimana peran Singapura dalam arus perdagangan ke kawasan ini masih sangat kuat, keadaan sekarang belum sebaik dulu. Sebab dulu dengan sebuah kapal besi ?KM Tanjungpinang? yang berbobot 900 dwt saja, yang tiap hari Jumat berangkat dari Singapura ke Tanjungpinang, lalu ke Senayang, Penuba (Lingga) dan Bakong, membawa muatan barang kebutuhan se hari-hari dan kembali membawa hasil bumi (karet, kopra, ikan teri, dll), seluruh urat nadi kehidupan berdenyut. Demikian pula yang ke Pulau Tujuh (Natuna). Sekarang? Hanya ada beberapa kapal kecil ukuran 50 sampai 75 ton, yang kadang-kadang tengkurap di serang gelombang angin utara.

Ke depan, akan menjadi propinsi kah Kepulauan Riau, atau tetap menjadi bagian dari Propinsi Riau, sebenarnya bukan persoalan benar. Sebab jika kebijakan pembangunan kawasan ini, tetap mengabaikan aspek maritim sebagai jantung kehidupan masyarakatnya, maka semua hiruk pikuk itu tak akan ada manfaatnya yang benar-benar menyentuh esensi permasalahan yang ada. Berapa puluh kabupaten baru pun yang kelak akan dibentuk di kawasan ini, yang punya sumber pembangunan yang cukup, tak akan ada dampak yang langsung mengubah perikehidupan masyarakatnya, jika roh maritim itu tidak diberi perhatian yang sungguh-sungguh. Kawasan-kawasan terpencil di Kepulauan Riau tetap akan hidup dalam tradisi kuno dan terisolir, hidup dalam tradisi sampan dayung dan perahu layar. Lamban, penuh tantangan, dan spekulatif. Laut yang kaya, hanya cerita, sementara kultur nelayan yang berangkat malam, pulang subuh, tetap merupakan roh kehidupan tradisional di kawasan ini.

Belajar dari kemajuan negara-negara maritim lain, seperti Jepang, Filipina, dll, maka sudah waktunya Kepulauan Riau memulai era kehidupan Aqua Marine nya.Memulai semangat membangun sektor maritim habis-habisan. Sektor maritim yang luas dan terpadu dengan berbagai sektor lainnya. Mendayagunakan secara maksimal perairan dan kawasan pesisir yang ada. Mendayagunakan laut dan hamparan karangnya. Membangun pusat-pusat industri kelautan dan mata rantainya. Beberapa sektor maritim sudah mulai bangkit. Batam, Karimun, dan Natuna. Tetapi masih banyak kawasan lain yang terbiarkan dan tidak produktif.

Penambangan pasir laut, merupakan tragedi kehidupan maritim di kawasan ini. Dieksploitasi secara besar-besaran, tetapi memberi sangat sedikit dampak terhadap pembangunan kawasan maritim yang ada. Ada berapa banyak pelabuhan yang dibangun dari dana retribusi penambangan pasir. Ada berapa banyak pelabuhan pendaratan ikan (TPI) dan pusat pelelangan ikan yang dibangun dari hasil penambangan pasir ?

Ada berapa banyak Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang tumbuh pendapatannya dari dampak pembangunan sektor pertambangan pasir ini ? Ada berapa banyak sekolah pelayaran dan perikanan yang dibangunan dari uang pasir ini ?

Visi Riau 2020 *), antara lain menginginkan Riau menjadi salah satu pusat perekonomian terpenting di kawasan Asia Tenggara ini. Dan menjadi terpenting di Asia Tenggara, berarti juga menguasai sektor maritim di semua asfeknya. Menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara, berarti memberi arah dan bentuk pembangunan kawasan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Di mana posisi Kepuluan Riau ? Apa yang dapat dilakukan Kepulauan Riau ? Apa disain ke depan kawasan ini agar menjadi bagian penting dari perubahan ke depan kawasan ini dalam semangat Globalisasi dan AFTA? Apakah dengan sebuah Batam FTZ (Batam Free Trade Zone), sudah menjawab semua masa depan itu? Masih kah daerah berperan dan menentukan dalam kenyataan FTZ itu? Itulah pertanyaan yang harus dijawab. Menjadi propinsi sendiri atau pun tidak, menjadi propinsi esok pagi, atau beberapa tahun lagi, jawaban itulah yang sebenarnya menjadi roh dari perjuangan pemekaran wilayah Kepulauan Riau itu, dalam bentuk apapun. Jawab itulah yang diperlukan oleh warga daerah ini yang terpencil di Senayang, di Pangkil, di Cempa, di Pekajang, di Lobam, di Kijang, di Mapur, di Malang Rapat, dan di Karimun, Natuna, Batam, dan Tanjungpinang. Kita telah terlena berpuluh-puluh tahun, dan harus bangkit sekarang!

Tulisan ini dibuat sebagai kertas kerja pada Seminar Kepulauan Riau menyongsong Propinsi Sendiri yang dilakukan di Tanjungpinang (Pekanbaru, 2 September 2002).
**) Tulisan ini dibuat ketika Bupati kabupaten Kepulauan Riau dijabat Huzrin Hood
*) Tulisan ini dibuat ketika Kepulauan Riau masih menjadi bahagian dari Propinsi Riau, dibawah Gubernur Saleh Djasit.